KALIMANTAN UTARA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terus mengejar penyelesaian program prioritas Presiden di sektor kelistrikan. Plt. Dirjen Ketenagalistrikan Tri Winarno mengakui, pelaksanaan di lapangan masih dihambat oleh tiga kendala utama: proses perizinan yang berbelit, infrastruktur dasar yang minim seperti akses jalan, jembatan, dan pelabuhan, serta ketersediaan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.
Target 2025 Dioptimalkan, Realisasi Tersisa 7,5 Persen
Pada tahun anggaran 2025, program Lisdes semula ditargetkan mencakup 1.285 lokasi. Angka itu kemudian dioptimalkan menjadi 1.516 lokasi melalui skema Anggaran Biaya Tambahan (ABT). Namun, hingga 30 April 2026, realisasi pembangunan baru mencapai 1.403 lokasi. Artinya, masih ada 113 lokasi yang belum terselesaikan.
“Program Lisdes merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga diharapkan menjadi prioritas lintas sektor,” kata Tri dalam keterangan resmi yang dikutip Selasa (26/5/2026). Ia menekankan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan aktif pemerintah daerah, terutama dalam memfasilitasi penyelesaian kendala di lapangan.
Roadmap 2025–2029: 2.065 Lokasi Baru di Tahun Ini
Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis, Andriah Feby Misna, memaparkan bahwa pemerintah telah menetapkan peta jalan (roadmap) Lisdes hingga 2029. Pada 2026, target pembangunan melonjak menjadi 2.065 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Angka ini nyaris dua kali lipat dari target awal tahun sebelumnya.
“Pemerintah sangat fokus menghadirkan akses listrik bagi masyarakat. Hal ini menjadi perhatian Bapak Presiden dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menghadirkan keadilan pembangunan hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, sehingga no one left behind,” ujar Feby.
Sulawesi Tengah Targetkan Nol Desa Gelap pada 2029
Di tingkat daerah, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menjadi salah satu kepala daerah yang paling vokal mendukung program ini. Ia menegaskan bahwa ketersediaan listrik bukan sekadar infrastruktur, melainkan kebutuhan dasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami menargetkan pada tahun 2029 tidak ada lagi satu pun desa di Sulawesi Tengah yang belum menikmati listrik. Sulawesi Tengah siap mendukung dan menghadapi berbagai tantangan maupun kendala dalam pelaksanaan program ini,” tegas Anwar.
Ia juga berharap program Lisdes mendapat perhatian yang sama dari seluruh pemerintah daerah sebagaimana program prioritas nasional lainnya. Tanpa sinergi lintas sektor, kata dia, target elektrifikasi nasional sulit tercapai tepat waktu.
